Pemkot Pangkalpinang Lakukan Penyesuaian NJOP PBB-P2 Demi Kesejahteraan Masyarakat
- account_circle DISKOMINFOPKP
- calendar_month Jumat, 11 Feb 2022
- comment 0 komentar
- print Cetak
Sekretaris Daerah Kota Pangkalpinang, Radmida Dawam menjadi narasumber Focus Group Discussion (FGD) terkait rencana kebijakan Pemerintah Kota Pangkalpinang terhadap penetapan Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang (SPPT), Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan (PBB-P2) di Wilayah Kota Pangkalpinang Tahun 2022 di Bangka City Hotel, Jumat (11/2/2022).
info Atur ukuran teks artikel ini untuk mendapatkan pengalaman membaca terbaik.
PANGKALPINANG, DISKOMINFO – Sekretaris Daerah Kota Pangkalpinang, Radmida Dawam menjadi narasumber Focus Group Discussion (FGD) terkait rencana kebijakan Pemerintah Kota Pangkalpinang terhadap penetapan Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang (SPPT), Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan (PBB-P2) di Wilayah Kota Pangkalpinang Tahun 2022 di Bangka City Hotel, Jumat (11/2/2022).
Radmida menyebut, diadakannya FGD agar pihak terkait dapat menyamakan pemahaman terhadap program kebijakan pemerintah kota yang ingin melakukan penyesuaian nilai jual objek pajak (NJOP) PBB-P2. Kebijakan ini dilakukan demi kesejahteraan masyarakat.
“Pajak ini tujuan akhirnya untuk masyarakat juga.
Kita tidak punya anggaran besar apalagi dimasa pandemi saat ini. Yang kita harapkan salah satunya ya PBB, ” ujar Radmida.
Sementara Kepala Badan Keuangan Daerah Kota Pangkalpinang, Budiyanto menjelaskan penyesuaian NJOP akan berimbas pada kenaikan tarif PBB.
Diakui Budi program kebijakan ini telah dikaji oleh pemerintah kota sejak Mei 2021 lalu dan penyesuaian tersebut harusnya dilaksanakan setiap tiga tahun sekali.
“Ini baru penyesuaian NJOP bumi belum bangunan. Terkait penyesuaian ini sudah kami persiapkan selama delapan bulan, ” ungkapnya.
Budiyanto berharap partisipasi masyarakat dengan cara taat membayar pajak. Sebab perolehan dari PBB dan BPHTB merupakan sumbangan terbesar sebagai modal pembangunan di Kota Pangkalpinang.
“Pemerintah butuh dana, oleh karenanya kami kejar segala jenis pajak. Karena pemerintah pusat inginnya kita tidak bergantung dari dana APBN, ” pungkasnya.
Sumber : Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Pangkalpinang
Penulis : Eka
Fotografer : Eka
Editor : Ira/Febri Yanto
- Penulis: DISKOMINFOPKP
Saat ini belum ada komentar