Secara Virtual, Pemkot Pangkalpinang Hadiri Rakor Bersama Kementerian Dalam Negeri dan Kementerian Pertanian
- account_circle DISKOMINFOPKP
- calendar_month Jumat, 7 Jun 2024
- comment 0 komentar
- print Cetak
info Atur ukuran teks artikel ini untuk mendapatkan pengalaman membaca terbaik.
PANGKALPINANG, DISKOMINFO – Penjabat Wali Kota Pangkalpinang melalui Plt. Asisten Perekonomian dan Pembangunan Setdako Pangkalpinang, Juhaini menghadiri secara virtual rapat koordinasi terkait perluasan areal tanam sekaligus penandatanganan nota kesepahaman antara Menteri Pertanian dengan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia dari Smart Room Center Kantor Wali Kota Pangkalpinang, Jum’at (7/62024).
Selaku narasumber, Menteri Pertanian Republik Indonesia, Amran Sulaiman mengucapkan terima kasih kepada Kemendagri yang dinilainya berhasil sebagai pengendali inflasi terbaik di Indonesia.
“Kondisi pertanian dunia tidak baik-baik, dunia sekarang krisis pangan, karena krisis didepan mata 8,3 persen penduduk. Hari ini kita MoU kerja sama berdasarkan intruksi Presiden No 5 tahun 2011 yakni mengambil langkah-langkah yang diperlukan secara terkoordinasi dan terintegrasi sesuai tugas, fungsi, dan kewenangan masing-masing untuk mengamankan produksi gabah/beras nasional serta antisipasi dan respon cepat menghadapi kondisi iklim ekstrim”, ujar Amran.
Amran menambahkan, penyebab produksi padi turun yaitu volume pupuk dikurangi 50%, 17-20% petani tidak bisa menggunakan kartu tani, petani hanya diberi pupuk 1 kali tanam, Lembaga Masyarakat Desa Hutan (LMDH) di Jawa.
“30 juta orang tidak boleh menerima pupuk, alsintan sudah tua, kekeringan akibat el Nino, saluran irigasi 60% kondisi perlu direhab, PPL hanya 50% dari kebutuhan, bibit unggul berkurang, dan anggaran turun”, jelasnya.
Skenario pencapaian, tambah Amran, dibagi dua yakni kebijakan jangka pendek dan jangka panjang. Kebijakan jangka pendek (swasembada) berupa optimalisasi lahan rawa (400.000 ha), pompanisasi sawah (1.000.000 ha), transformasi pertanian tradisional ke modern (250.000 ha), dan cetak sawah swakelola.
“Sedangkan kebijakan jangka panjang (cadangan, ekspor, dan bantuan kemanusiaan) berupa cetak sawah baru 3 juta ha (multi years, 3 tahun), pengembangan BUMN pangan, pengembangan industri hilir, dan penguatan penyuluh pertanian”, terangnya. MoU ini untuk pengambilan langkah-langkah strategis kedepan”, tukasnya. (Coy)
Penulis: Coy/Maya
Editor: Ari/Dedy
- Penulis: DISKOMINFOPKP
Saat ini belum ada komentar