Pj Wako Budi Utama Ingatkan Jaga Netralitas, ASN Pemkot Pangkalpinang Diminta Tetap Profesional di Tahun Politik
- account_circle DISKOMINFOPKP
- calendar_month Selasa, 24 Sep 2024
- comment 0 komentar
- print Cetak
info Atur ukuran teks artikel ini untuk mendapatkan pengalaman membaca terbaik.
PANGKALPINANG, DISKOMINFO – Pj Wali Kota Pangkalpinang, Budi Utama meminta para Aparatur Sipil Negara (ASN), PPPK, maupun Pegawai Harian Lepas (PHL) lingkup Pemerintah Kota Pangkalpinang terus menjaga netralitas menjelang masa kampanye yang dimulai pada 25 September hingga 23 November 2024.
Hal ini diungkapkan Budi usai membuka kegiatan pertemuan peningkatan kapasitas kelembagaan lembaga kemasyarakat kelurahan (Posyandu) di Ruang Pertemuan OR Kantor Wali Kota Pangkalpinang, Selasa (24/9/2024).
Budi mengungkapkan bahwa ASN dilarang untuk terlibat dengan partai politik manapun. Ia juga menekankan agar ASN tidak terjebak dalam politik praktis, tidak terpengaruh, dan berpihak kepada kepentingan lain di luar kepantingan bangsa dan negara.
“Berkampanye dilarang tapi kalau untuk mengetahui visi misi dari masing-masing calon ya silakan kalau posisi kampanyenya berada di wilayah sekitaran rumah, ” Ujar Budi yang juga menjabat sebagai Kepala Dinas Sosial dan PMD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.
Adapun salah satu larangan bagi ASN selama masa kampanye pada pemilu kali ini adalah dilarang berfoto dengan pose menggunakan jari yang berpotensi memberikan dukungan kepada salah satu pasangan calon.
“Tidak ada lagi kode-kode dan pose hati juga kita stop dulu kita cukup foto dengan pose komando (mengepalkan tangan) termasuk di media sosial. Kalau fotonya sebelum kampanye ya silakan, tetapi kalau postingnya ketika masa kampanye tidak boleh, ” tegasnya.
Budi juga menegaskan bahwa jika ada ASN yang melanggar netralitas dan terbukti secara aturan, maka pemerintah kota tidak akan segan untuk memberikan tindakan tegas dan sanksi mulai dari yang ringan hingga berat.
“Kami akan tindak tegas kalau ada kedapatan ketahuan segala macam. Sanksi sanksi yang diberikan ada beberapa, ada yang ringan, sedang, samapai berat. Ada beberapa pasalnya tergantung kasusnya, ” tukasnya. (Eka)
Penulis: Eka
Editor: Ira/Dedy
- Penulis: DISKOMINFOPKP
Saat ini belum ada komentar