Pemkot Pangkalpinang dan Ombudsman Bahas Solusi Permasalahan Lahan Perkuburan di Air Kepala Tujuh

PANGKALPINANG, DISKOMINFO – Asistem Administrasi Umum Setda Kota Pangkalpinang, Agusfendi rapat bersama Perwakilan Ombudsman RI Provinsi Kepulauan Bangka Belitung di kantor perwakilan setempat, Rabu (5/3/2025). Rapat ini juga diikuti sejumlah OPD untuk membahas penyelesaian masalah aduan masyarakat terkait lahan perkuburan di Kelurahan Air Kepala Tujuh, Kecamatan Gerunggang.

Tim Pemeriksa Ombudsman, Fajar mengatakan, aduan masyarakat setempat disampaikan ke pihaknya sejak Juli 2023. Ombudsman telah memanggil sejumlah OPD terkait untuk duduk bersama dalam penyelesaian masalah. Fajar menyebut, warga melaporkan terkait lahan perkuburan Taman Makam Bahagia yang dikelola oleh salah satu yayasan di sebuah lokasi di Kelurahan Air Kepala Tujuh. Warga mengira lahan tersebut kepemilikannya adalah Pemkot Pangkalpinang. Usut punya usut ternyata lahan tersebut belum tercatat legalitasnya sebagai aset pemerintah kota.

“Jadi pelapor tersebut sebagai perwakilan warga juga mengkhawatirkan jika lahan perkuburan itu pengelolaan dan legalitasnya di kemudian hari di pertanyakan. Bisa jadi sengketa lahan di pengadilan. Mereka tidak mau kalau sudah ada yang dimakamkan di sana ternyata status lahan belum jelas dan adanya pembongkaran. Jangan sampai begitu, ” kata Fajar.

Ia menuturkan, pihaknya telah croscek ke lapangan bertanya dengan sejumlah warga dan mencocokkan data lahan dengan aset milik pemkot. Namun belum tercatat. Ombudsman menginginkan agar status lahan ini jelas kepemilikannya serta pengelolaannya.

“Kami mendorong pemkot jika lahan tersebut milik negara, maka harus ada tindak lanjutnya untuk dikelola pemkot atau jika ingin dikelola saja oleh yayasam, namun pengelolaan dan regulasinya seperti apa, ” tutur Fajar.

Sementara itu, Agusfendi menyebut dilema terkait permasalahan ini. Di satu sisi karena status kepemilikan lahan, namun lokasi tersebut sudah digunakan dan terdapat sekitar 40 makam.

“Tentunya ini sudah terjadi. Harusnya memang jika ingin menjadikan lahan tersebut harus mufakat dulu. Kita clearkan dulu permasalahan kepemilikan dan tata ruangnya, ” kata Agus.

Ia menyebut, tempat ini sangat penting karena menyangkut hajat orang banyak. Pemkot juga akan menindaklanjuti karena merupakan tanah negara.

“Tidak bisa ambil sikap serta merta. Kami mendorong ke yayasan kalau betul bukan aset pemkot silakan berkomunikasi dengan BPN. Kalau pun itu setelah ditelusuri ternyata milik pemkot, kalau terkait aset ini akhirnya dilakukan hibah, ” ucapnya.

Agus menuturkan, persoalan lahan ini harus segera diselesaikan dan diharapkan dapat tuntas dengan cara yang baik tanpa adanya kontra.

Penulis: Ira/Seftia

Editor: Ira/Dedy