PANGKALPINANG, DISKOMINFO — Pemerintah Kota (Pemkot) Pangkalpinang, mengikuti Anev Mingguan Rapat Koordinasi Pengendalian Inflasi Inflasi, yang dipimpin Sekretaris Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) Komjen Pol. Drs. Tomsi Tohir, secara virtual, Senin (13/4/2026).
Rakor inflasi rutin mingguan antara pemerintah pusat dan daerah ini turut dihadiri Wali Kota Pangkalpinang melalui Asisten II Bidang Perekonomian dan Pembangunan Sekretariat Daerah Kota Pangkalpinang, Juhaini.
Rakor tersebut untuk memantau pergerakan harga, menjaga stabilitas ekonomi, sekaligus mengevaluasi enam langkah konkret yang dilakukan daerah dalam menekan inflasi, khususnya komoditas pangan.
Kegiatan ini juga melibatkan berbagai pihak, mulai dari pemerintah daerah, Bank Indonesia, hingga instansi terkait, guna memastikan sinkronisasi kebijakan, termasuk dalam hal pemantauan stok dan distribusi bahan pokok.
Dalam arahannya, Tomsi Tohir menegaskan pentingnya sinergi antara pemerintah pusat dan daerah agar stabilitas harga tetap terjaga di tengah meningkatnya kebutuhan masyarakat.
”Sehingga kontribusi kita Pemerintah Pusat maupun daerah yang utama itu bahan kebutuhan pokok ini kita kerjakan sebaik-baiknya,” kata Tohir.
Ia juga mengingatkan seluruh pemerintah daerah untuk lebih serius dan fokus dalam mengendalikan inflasi, dengan menyiapkan langkah-langkah konkret guna mengantisipasi kelonjakan harga maupun stok bapok yang kerap menjadi pemicu utama terjadinya inflasi di seluruh daerah.
”Oleh karna itu fokus utamanya tolong diperhatikan. Kami juga akan coba meng absen nanti daerah ini upaya-upayanya apa,” katanya.
Sementara itu, Asisten II Bidang Perekonomian dan Pembangunan, Drs. Juhaini, memastikan laju inflasi di Kota Pangkalpinang masih dalam kondisi terkendali pasca momentum Hari Besar Keagamaan Nasional (HBKN). Namun, potensi kenaikan harga sejumlah komoditas pangan tetap menjadi perhatian serius.
Ia menjelaskan, tingkat inflasi Kota Pangkalpinang saat ini berada di angka 1,41 persen dengan Indeks Harga Konsumen (IHK) sebesar 170,40.
”Angka ini sangat relatif, artinya terkendali dengan target nasional 2,5 persen. Ini sudah cukup baik pasca HBKN (Hari Besar Keagaaman-red),” ungkap Juhai, ketika diwawancarai seusai mengikuti rapat.
Meski demikian, ia menyebut sejumlah komoditas masih menjadi penyumbang utama inflasi, terutama dari kelompok makanan, minuman, dan tembakau dengan andil 1,17 persen.
Selain itu, tekanan juga datang dari kenaikan tarif angkutan udara akibat lonjakan mobilitas saat Lebaran, serta komoditas pangan strategis seperti daging ayam ras, bayam, cumi-cumi, dan udang. Sementara dari sektor non-pangan, emas dan perhiasan turut menjadi pemicu inflasi.
Pihaknya menegaskan, bahwa Pemkot Pangkalpinang tetap berkomitmen untuk menindaklanjuti setiap instruksi dari Kemendagri.
”Kemudian, kita juga diminta untuk melakukan intervensi harga terkait dengan komoditas yang berpotensi mengalami inflasi yaitu cabe, bawang merah, dan telur ayam. Diminta untuk melakukan langkah-langkah strategis untuk menjamin kestabilan harga,” beber Juhai.
Sementara itu, dalam upaya mengendalikan inflasi ini, Juhai menerangkan, Pemkot Pangkalpinang masih tetap berpedoman pada roadmap pengendalian inflasi 2025–2027 melalui strategi 4K, yakni keterjangkauan harga, ketersediaan pasokan, kelancaran distribusi, dan komunikasi efektif.
”Upaya lain yang akan kita lakukan nanti akan rapat koordinasi dengan tim TAPD
terkait langkah-langkah yang akan kita lanjutkan,” pungkasnya.
Penulis : Choi/Maya
Editor : Dedy
