Wamen P2MI Sambut Baik Langkah Pemkot Pangkalpinang Siapkan Generasi Muda Bersaing di Pasar Kerja

IMG-20260527-WA0002

IMG-20260527-WA0000

IMG-20260527-WA0003

IMG-20260527-WA0001

PANGKALPINANG, DISKOMINFO — Wakil Menteri Perlindungan Pekerja Migran Indonesia (P2MI) Zulfikar Ahmad Tawalla, menyambut positif langkah Pemerintah Kota (Pemkot) Pangkalpinang dalam menyiapkan generasi muda yang siap bersaing di pasar kerja internasional, melalui jalur legal dan kompeten.

Hal ini disampaikannya kepada Wali Kota Pangkalpinang Prof. Saparudin, dalam acara Sarasehan Refleksi Milad Pemuda Muhammadiyah ke-94 bersama Wakil Menteri Perlindungan Pekerja Migran Republik Indonesia, di Rumah Dinas Residen Wali Kota Pangkalpinang, Selasa (26/5/2026) malam.

“Melihat antusias dan potensi anak-anak muda di Pangkalpinang, sebenarnya mereka memiliki modal yang cukup baik. Tinggal bagaimana kita menyusun format pelatihan yang sesuai dengan kebutuhan pasar kerja luar negeri,” ujarnya.

Menurut Wamen, pemerintah pusat saat ini tengah menjalankan program direktif Presiden RI berupa Program SMK Global, yang tahun ini ditargetkan mampu mengekspor sekitar 50 ribu tenaga kerja terampil ke berbagai negara tujuan.

Sejumlah bidang keahlian yang akan diprioritaskan untuk akselerasi pelatihan di antaranya perawat (nurse), manufaktur, welder, hospitality, hingga driver profesional.

“Negara tujuan juga cukup banyak, mulai dari Jepang, Korea Selatan, beberapa negara Asia lainnya, Eropa Timur, hingga kawasan ASEAN seperti Singapura dan Malaysia,” katanya.

Dalam kesempatan tersebut, Wamen juga menyoroti maraknya kasus pengiriman pekerja migran ilegal, termasuk yang belakangan ramai diperbincangkan terkait Myanmar dan Kamboja. Ia menegaskan bahwa kasus tersebut bukan berasal dari skema resmi pemerintah daerah maupun kementerian.

“Fenomena ini memang terjadi dalam dua tahun terakhir. Karena itu kami di kementerian sudah membentuk Gerakan Nasional Migran Aman. Tujuannya untuk mengedukasi masyarakat agar bermigrasi secara aman, legal, dan memiliki dokumen lengkap,” katanya.

Menurutnya, arahan Presiden RI sangat jelas, ekosistem perlindungan pekerja migran harus berjalan menyeluruh, mulai dari proses penempatan hingga pekerja kembali ke tanah air.

“Kami mengimbau masyarakat agar mempersiapkan kompetensi, kesiapan fisik, dan mental dengan baik. Bekerja di luar negeri memang tidak mudah, tetapi juga tidak seburuk yang dibayangkan jika dilakukan secara legal dan terstruktur,” katanya.

Sementara itu, Wali Kota Pangkalpinang, Prof. Saparudin, menyatakan kesiapan pemerintah daerah dalam mendukung program perlindungan dan penempatan pekerja migran Indonesia. Pemkot Pangkalpinang saat ini telah menyiapkan Balai Latihan Kerja (BLK), meski baru berdiri sekitar dua tahun.

“Kita akan menyiapkan anak-anak muda Pangkalpinang agar memiliki kompetensi dan siap diberangkatkan ke luar negeri secara legal,” ujarnya.

Menurut Prof. Udin-sapaan akrabnya, Pemkot juga akan memperkuat program pelatihan keterampilan dan sertifikasi kompetensi nasional, termasuk kemampuan bahasa asing yang dinilai menjadi syarat penting dalam dunia kerja internasional.

“Kalau di Pangkalpinang, kami punya program anak-anak yang dilatih harus memiliki sertifikasi nasional. Minimal kemampuan bahasa itu penting,” katanya.

Penulis : Choi/Maya
Editor : Dedy