Pembangunan SMP Budi Mulia Demi Peningkatan Mutu Pendidikan Tanpa Menghilangkan Keaslian Cagar Budaya
- account_circle DISKOMINFOPKP
- calendar_month Kamis, 29 Jan 2026
- comment 0 komentar
- print Cetak
info Atur ukuran teks artikel ini untuk mendapatkan pengalaman membaca terbaik.
PANGKALPINANG, DISKOMINFO — Pemerintah Kota (Pemkot) Pangkalpinang berencana tetap melanjutkan pembangunan Gedung SMP Budi Mulia, meski bangunan lama sekolah tersebut telah ditetapkan sebagai cagar budaya sejak tahun 2021.
Namun, dalam pembangunannya, Wali Kota Pangkalpinang Prof. Saparudin menegaskan harus tetap memperhatikan autentikasi, serta pelestarian cagar budaya, dan kebutuhan pengembangan sarana pendidikan.
“Sekolah ini harus tetap dibangun karena menyangkut peningkatan akses pendidikan masyarakat serta mutu dan kualitas pendidikan. Namun, cagar budayanya juga tidak boleh berubah atau rusak,” kata Prof Udin-sapaan akrabnya, Kamis (29/1/2026).
Dalam dialog yang dilaksanakan bersama berbagai pihak terkait, Prof. Udin juga menekankan pentingnya penjelasan mengenai keaslian bangunan cagar budaya SMP Budi Mulia. Ia menyebutkan bahwa keaslian bangunan harus diperkuat dengan fakta-fakta sejarah yang dapat dipertanggungjawabkan.
“Keaslian itu harus dijelaskan dengan fakta sejarah. Bisa dari literatur, atau dari orang-orang yang pernah beraktivitas di sana,” ujarnya.
Ia menjelaskan, penelusuran sejarah dapat dilakukan dengan melihat fungsi ruang dan aktivitas yang pernah berlangsung di bangunan tersebut. Jika sejak awal difungsikan sebagai sekolah, maka seharusnya terdapat unsur-unsur khas lembaga pendidikan, seperti ruang kepala sekolah, ruang pertemuan, hingga perpustakaan.
“Sekolah pasti punya ruang-ruang tertentu yang melekat, misalnya ruang pertemuan murid atau perpustakaan. Sekecil apa pun, perpustakaan itu syarat berdirinya lembaga pendidikan,” jelasnya.
Prof. Udin juga menegaskan bahwa pembahasan tidak akan berhenti pada satu kali pertemuan. Jika belum ditemukan keputusan, rapat akan dilanjutkan dan melibatkan pihak yang lebih berwenang.
“Kalau belum bisa diputuskan, kita akan undang tim cagar budaya dari tingkat pusat, termasuk dari Jambi dan juga Direktorat di Kementerian Kebudayaan, untuk membantu mencari solusi,” pungkasnya.
Penulis : Benny/Maya
Editor : Dedy
- Penulis: DISKOMINFOPKP
Saat ini belum ada komentar