Membangun Pangkalpinang Bersama Masyarakat
- account_circle DISKOMINFOPKP
- calendar_month Rabu, 15 Apr 2026
- comment 0 komentar
- print Cetak
info Atur ukuran teks artikel ini untuk mendapatkan pengalaman membaca terbaik.
PANGKALPINANG, DISKOMINFO — Wali Kota Pangkalpinang Prof. Saparudin menegaskan pentingnya evaluasi rutin terhadap kinerja Perangkat Daerah (PD), sebagai upaya memastikan capaian program berjalan sesuai target.
Hal tersebut disampaikan dalam kegiatan evaluasi kinerja PD yang digelar untuk meninjau realisasi triwulan pertama tahun 2026, mencakup periode Januari hingga Maret, di Ruang Rapat Bapperida, Pangkalpinang, Rabu (15/4/2026).
“Ini sudah rutin kita lakukan setiap bulan. Kita harus tahu kinerja OPD, baik dari sisi kegiatan, keuangan, maupun fisiknya. Semua kita evaluasi karena ini juga harus kita sampaikan kepada publik,” ujar Wali Kota.
Dalam evaluasi tersebut, ia mengungkapkan masih terdapat sejumlah PD yang realisasinya belum mencapai target yang telah ditentukan. Menurutnya, hal ini dipengaruhi oleh berbagai faktor, termasuk banyaknya hari libur selama bulan Ramadan dan Idulfitri.
“Memang ada kendala, misalnya karena banyak libur saat puasa dan lebaran. Selain itu juga ada kendala internal, terutama dalam pelaporan administrasi,” katanya.
Prof. Udin-sapaan akrabnya menambahkan, persoalan administrasi, seperti kekurangan dokumen pendukung, atau bukti kegiatan kerap menjadi hambatan dalam proses pelaporan.
Selain itu, kendala juga muncul dalam proses penagihan anggaran ke Badan Pengelola Keuangan Daerah (BPKD), yang terkadang belum dilengkapi dokumen yang memadai.
“Kadang bukti-bukti kurang lengkap, sehingga proses penagihan juga terhambat. Ini yang kita bahas secara detail agar bisa segera diperbaiki,” katanya.
Ia menekankan, evaluasi tidak hanya dilakukan secara umum, tetapi juga menyentuh aspek teknis agar setiap permasalahan dapat diidentifikasi dan diselesaikan secara konkret.
Selain aspek kinerja, Saparudin juga menyoroti pentingnya peningkatan kualitas pelayanan publik. Ia mengingatkan, pemerintah harus bersifat inklusif dan melibatkan masyarakat dalam proses pembangunan.
“Kita harapkan OPD bisa terbuka dengan masyarakat. Pemerintahan hari ini harus inklusif, bukan eksklusif. Artinya, kita harus menyertakan masyarakat, bukan berhadap-hadapan dengan mereka,” katanya.
Ia pun mengajak seluruh PD untuk terus meningkatkan kolaborasi dengan masyarakat, serta memfasilitasi partisipasi publik dalam pembangunan daerah.
“Tidak bisa kita berjalan sendiri. Kita harus bersama masyarakat, mengajak mereka, dan memfasilitasi agar pembangunan ini bisa berjalan dengan baik,” katanya.
Penulis : Benny/Maya
Editor : Dedy
- Penulis: DISKOMINFOPKP
Saat ini belum ada komentar