PANGKALPINANG, DISKOMINFO – Pemerintah Kota (Pemkot) Pangkalpinang terus menggenjot realisasi Program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) Tahun Anggaran 2026. Hal tersebut mengemuka dalam Rapat Konsolidasi Usulan BSPS TA 2026 yang digelar di Ruang Pertemuan Bapperida Pangkalpinang, Jumat (30/1/2026).
Rapat tersebut dihadiri langsung oleh Wali Kota Pangkalpinang Prof. Saparudin, Wakil Wali Kota Dessy Ayutrisna, serta Kepala Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman (Perkim) Pangkalpinang M. Bellly Jawari, bersama para Camat dan Lurah se-Pangkalpinang.
Dalam paparan Kadis Perkim, Bellly Jawari, penanganan rumah tidak layak huni merupakan bagian dari Program Strategis Nasional pembangunan tiga juta rumah. Dari target nasional tersebut, satu juta rumah dialokasikan untuk kawasan perkotaan, termasuk Pangkalpinang, dengan sasaran utama masyarakat berpenghasilan rendah.
Awalnya, Pemerintah Kota Pangkalpinang mengusulkan 460 unit rumah. Setelah dilakukan pemutakhiran data dan verifikasi melalui Data Terpadu Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN) serta Sistem Informasi Bantuan Perumahan (SIBARU), jumlah usulan meningkat menjadi 602 unit rumah.
“Dari 602 unit usulan, sebanyak 249 unit dinyatakan eligible masuk desil 1–4 hasil. Namun pada tahap pertama, yang telah terverifikasi dan dialokasikan sebanyak 131 unit,” jelasnya.
Sesuai ketentuan terbaru, program BSPS tahun 2026 mensyaratkan minimal 10 unit rumah per kelurahan agar dapat diintervensi. Untuk mempermudah koordinasi pelaksanaan di lapangan, akan dibentuk kelompok penerima bantuan di masing-masing wilayah.
Berdasarkan data alokasi, Pangkalpinang memperoleh 300 unit alokasi BSPS tahap I, dengan sisa alokasi sebanyak 169 unit yang masih harus digenjot agar memenuhi kriteria eligible.
Sementara itu, Wali Kota Pangkalpinang, Prof. Saparudin menegaskan bahwa capaian tahap pertama ini merupakan hasil kerja kolektif lintas sektor, meskipun pemerintah daerah dihadapkan pada berbagai keterbatasan.
“Di awal Oktober kita mulai menyiapkan banyak hal. RTRW belum beres, RPJMD belum disusun, dan di akhir tahun ada penetapan APBD. Ditambah lagi, tahun ini kita tidak menerima transfer dana Pusat, tapi kita tetap bergerak,” ujarnya.
Wali Kota mengungkapkan, Pemkot Pangkalpinang bersama jajaran melakukan audiensi ke kementerian dan bekerja keras memenuhi seluruh persyaratan. Hasilnya, capaian tahap pertama BSPS 2026 jauh melampaui tahun 2025 yang hanya berada di kisaran 50 unit.
“Alhamdulillah, tahun ini tahap pertama sudah 131 unit. Ini bukti kerja bersinergi dan gotong royong. Peran lurah sangat penting karena mereka yang paling tahu kondisi rumah warganya,” tegasnya.
Prof. Saparudin juga meminta seluruh perangkat daerah untuk mengejar sisa alokasi 169 unit agar dapat segera memenuhi syarat dan terealisasi. Menurutnya, program perumahan harus benar-benar memberi nilai dan dampak nyata bagi masyarakat.
Selain BSPS, Pemerintah Kota Pangkalpinang juga masih mengusulkan program rumah susun ke pemerintah pusat. Namun, rencana tersebut belum diekspos secara detail ke publik karena masih dalam tahap proses dan belum mendapatkan kepastian.
“Yang pasti-pasti saja kita sampaikan. Target kita, kalau ritmenya sama, dalam 2–3 tahun ke depan penanganan rumah tidak layak huni bisa selesai. Kita tidak mau kerja mepet, Agustus sudah harus mulai kejar lagi untuk 2027,” pungkasnya.
Penulis : Benny/Maya
Editor : Dedy
