Pemerataan Kualitas dan Sekolah Ramah Anak Jadi Fokus Pembangunan Pendidikan 2026

WhatsAppImage2026-01-26at1112181

WhatsAppImage2026-01-26at111219

WhatsAppImage2026-01-26at1112191

WhatsAppImage2026-01-26at111218

WhatsAppImage2026-01-26at1112192

WhatsAppImage2026-01-26at111401

PANGKALPINANG – Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Disdikbud) Kota Pangkalpinang menggelar Rapat Koordinasi (Rakor) Perdana Tahun 2026 di Balai Besar Betason, Kantor Wali Kota Pangkalpinang, Senin (26/1/2026).

Kegiatan rutin tahunan ini dihadiri seluruh kepala sekolah jenjang SD dan SMP negeri, maupun swasta se-Kota Pangkalpinang.

Wakil Wali Kota Pangkalpinang, Dessy Ayutrisna, atau yang akrab disapa Cece Dessy, menyampaikan sejumlah pesan Wali Kota Pangkalpinang, Prof. Saparudin, kepada para kepala sekolah. Ia menekankan pentingnya revitalisasi dan peningkatan kualitas sarana dan prasarana pendidikan.

“Sekolah harus menjadi tempat yang nyaman dan aman bagi siswa. Sekolah itu seyogyanya rumah kedua bagi anak-anak kita,” ujarnya saat membuka acara secara resmi.

Dessy mengungkapkan, masih banyak laporan masyarakat terkait kondisi sarana sekolah. Ia meminta kepala sekolah aktif melaporkan kondisi tersebut kepada Disdikbud.

“Saya selalu melakukan tabayun jika ada laporan dari warga. Tidak semua bisa langsung diakomodasi karena keterbatasan anggaran, tapi minimal harus ada respons,” katanya.

Cece Dessy juga mendorong kepala sekolah untuk berani berkomunikasi langsung kepada pimpinan daerah apabila tidak mendapat tindak lanjut.

“Bapak dan Ibu bisa melaporkan kepada saya atau Bapak Wali Kota. Kami sangat konsen terhadap pendidikan, tidak hanya pembelajaran, tapi juga sarana, manajemen, dan SDM,” katanya.

Selain itu, Wakil Wali Kota menekankan pentingnya digitalisasi pembelajaran, peningkatan kompetensi guru, implementasi kurikulum yang sesuai regulasi, serta pelaksanaan Masa Pengenalan Lingkungan Sekolah (MPLS) yang ramah anak.

Dia mengajak seluruh pihak berkepentingan untuk memperkuat sinergi dan kolaborasi antar satuan pendidikan dan pemerintah daerah demi mewujudkan pendidikan Kota Pangkalpinang yang berkualitas, merata, dan berdaya saing.

“Sekolah harus menjadi tempat yang ramah anak. Jangan ada bullying. Ini isu serius yang harus kita pantau bersama,” pungkasnya.

Sementara itu, Kepala Dinas Pendidikan Kota Pangkalpinang, Erwandy mengatakan bahwa rakor bertujuan menyamakan persepsi seluruh pemangku kepentingan pendidikan terkait arah kebijakan dan pembangunan pendidikan ke depan. Sebanyak 123 kepala sekolah hadir dalam kegiatan tersebut, terdiri dari 91 SD dan 32 SMP negeri maupun swasta.

“Rakor ini adalah agenda rutin tahunan untuk menyamakan persepsi tentang arah pendidikan Kota Pangkalpinang ke depan,” ujarnya dalam sambutan.

Erwandy mengapresiasi kontribusi seluruh satuan pendidikan yang dinilai berhasil mendorong capaian Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Kota Pangkalpinang. IPM Pangkalpinang adalah yang tertinggi di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Babel).

“IPM Pangkalpinang tahun 2025 mencapai 81,64, tertinggi se-Babel dan berada di atas rata-rata nasional,” ungkapnya.

Erwandy juga menjelaskan, Harapan Lama Sekolah Kota Pangkalpinang telah mencapai 13,50 tahun, yang berarti anak usia tujuh tahun berpeluang mengenyam pendidikan hingga semester empat perguruan tinggi. Sementara Rata-rata Lama Sekolah penduduk usia 25 tahun ke atas mencapai 10,90 tahun, setara kelas dua SMA, juga tertinggi di Babel.

“Angka-angka ini adalah hasil kontribusi nyata seluruh satuan pendidikan, baik negeri maupun swasta. Pemerataan pendidikan adalah kebijakan Wali Kota dan Wakil Wali Kota. Mutu semua sekolah harus sama,” katanya.

Dalam rakor tersebut, Disdikbud membahas lima isu strategis, yakni:

• Penyamaan persepsi pengelolaan pendidikan dalam mendukung visi-misi kepala daerah, termasuk visi Smart City Pangkalpinang 2030.
• Sinkronisasi program prioritas kepala daerah melalui forum rembuk bersama kepala sekolah.
• Penegasan peran kepala sekolah sebagai change leader, bukan sekadar pengelola administrasi dan dana BOS, tetapi pemimpin pembelajaran di satuan pendidikan.
• Tata kelola keuangan dan akuntabilitas penggunaan BOS dan BOSD, mengingat akan dilaksanakan audit BPK pada Februari mendatang.
• Penguatan mutu dan pemerataan pendidikan, dengan komitmen tidak ada lagi sekolah favorit.