Wali Kota Pangkalpinang Sampaikan Alasan Perubahan KUA dan PPAS APBD 2020
- account_circle DISKOMINFOPKP
- calendar_month Jumat, 5 Agt 2022
- comment 0 komentar
- print Cetak
info Atur ukuran teks artikel ini untuk mendapatkan pengalaman membaca terbaik.
PANGKALPINANG, DISKOMINFO – Wali Kota Pangkalpinang, Maulan Aklil menghadiri rapat paripurna kedua puluh empat masa persidangan III terkait penyampaian Rancangan Perubahan Kebijakan Umum Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (KU-APBD) dan Perubahan Perubahan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS-APBD) tahun anggaran 2022, di Ruang Rapat Paripurna Kantor DPRD Kota Pangkalpinang, Jumat (5/8/2022).
Perubahan KU-APBD dikarenakan adanya penyesuaian akibat perkembangan yang tidak sesuai asumsi KUA, sehingga perlu penyesuaian kembali sesuai perkembangan pelaksanaan anggaran daerah dalam tahun anggaran berjalan.
“Kebijakan dalam perubahan APBD tahun anggaran 2022 ini lebih bersifat penyelarasan anggaran program dan kegiatan yang tercantum dalam perubahan RKPD tahun 2022, ” jelas Molen sapaan akrabnya.
Molen menyebut pendapatan daerah dalam rancangan perubahan KUA dan rancangan perubahan PPAS APBD tahun anggaran 2022 diestimasikan mengalami kenaikan dari target sebelumnya.
“Kenaikan ini bersumber dari beberapa sumber pendapatan yang salah satunya dari penerimaan dana transfer pusat, ” ungkapnya.
Seiring kenaikan pendapatan daerah, rencana alokasi belanja pada rancangan perubah KUA dan rancangan perubahan PPAS tahun anggaran 2022 kali ini dianggarkan bertambah. Penambahan ini dialokasikan untuk memenuhi pendanaan belanja wajib, kemudian kegiatan mendasar yang menyentuh kepentingaan publik.
“Rencana pembiayaan daerah dalam rancangan perubahan KUA dan rancangan perubahan PPAS APBD tahun anggaran 2022 ini adalah penerimaan pembiayaan yang bersumber dari SILPA APBD tahun anggaran 2021, bertambah dari sebelumnya yang dimanfaatkan untuk menutupi defisit belanja dan direncanakan juga untuk penambahan penyertaan modal, ” paparnya.
Melalui rapat paripurna ini, Molen berharap agar anggota DPRD Kota Pangkalpinang yang tergabung dalam komisi dan badan anggaran secara bersama-sama dengan Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) dan OPD dapat segera membahas rancangan perubahan tersebut sehingga kesepakatan segera tercapai.
Sumber : Diskominfo Pangkalpinang
Penulis : Eka
Foto : Eka
Editor : Dedy/Ira
- Penulis: DISKOMINFOPKP
Saat ini belum ada komentar