Pemkot Pangkalpinang Pertegas Pentingnya Koordinasi Demi Menyukseskan Program MBG

WhatsAppImage2026-04-16at1313242

WhatsAppImage2026-04-16at131324

WhatsAppImage2026-04-16at131325

WhatsAppImage2026-04-16at1313241

WhatsAppImage2026-04-16at1313251

PANGKALPINANG, DISKOMINFO — Pemerintah Kota (Pemkot) Pangkalpinang menekankan pentingnya keberhasilan program Makan Bergizi Gratis (MBG), sesuai dengan tujuan utamanya, yakni sebagai fondasi penguatan sumber daya manusia, dan penggerak ekonomi lokal.

Untuk itu, dipimpin Wakil Wali Kota Dessy Ayutrisna, Pemkot Pangkalpinang melaksanakan rapat koordinasi pelaksanaan MBG, di Balai Betason Kantor Wali Kota Pangkalpinang, Kamis (16/4/2026).

Isu yang dibahas pada rakor tersebut menyoroti belum optimalnya koordinasi, serta standar kualitas dalam pelaksanaan program yang ditemukan dalam beberapa bulan, sehingga menunjukkan belum terbangunnya koordinasi yang solid antar pihak terkait.

“Seharusnya kita duduk bersama di forum diskusi dan meja rapat untuk menyelesaikan persoalan yang ada. Jangan sampai program ini berjalan tanpa arah koordinasi yang jelas,” ujar Wakil Wali Kota.

Dessy juga mengungkapkan masih adanya Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) yang belum memenuhi standar, baik dari segi kelayakan rasa, kemasan (packaging), maupun Sertifikat Laik Higiene Sanitasi (SLHS).

Selain itu, ditemukan pula pelaku yang belum memiliki Nomor Induk Berusaha (NIB), serta sistem pengelolaan limbah yang belum memadai, baik limbah air maupun sampah.

Dessy menekankan pentingnya pengelolaan limbah yang baik agar program MBG tidak menimbulkan persoalan lingkungan baru. Ia juga mengingatkan agar kualitas makanan tetap terjaga untuk menghindari risiko seperti keracunan makanan di masyarakat.

“Pemkot tidak mencampuri urusan dapur, tetapi kami bertugas mengontrol agar tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Data supplier juga harus lengkap dan disampaikan ke Satgas MBG sebagai langkah antisipasi,” katanya.

Ia pun mengapresiasi langkah cepat tim di lapangan dalam melakukan monitoring dan penanganan berbagai temuan. Ke depan, dia menegaskan, koordinasi lintas sektor diharapkan semakin diperkuat agar pelaksanaan MBG dapat berjalan optimal, memenuhi standar, dan memberikan manfaat maksimal bagi masyarakat.

Sementara itu, Kepala Regional SPPG Bangka Belitung, Nyayu Rahmadini, memberikan klarifikasi berkenaan pelaksanaan MBG di lapangan. Ia menjelaskan bahwa saat ini terdapat 19 SPPG yang telah operasional, dengan 18 unit aktif dan satu unit masih dalam tahap persiapan. Secara keseluruhan, jumlah tersebut akan bertambah menjadi 38 SPPG sesuai target jika seluruhnya telah siap beroperasi.

Dari 18 SPPG aktif, program MBG telah menjangkau sebanyak 43.388 penerima manfaat yang terdiri dari siswa, tenaga pendidik, dan non-pendidik. Selain itu, setiap SPPG juga berkontribusi dalam penyerapan tenaga kerja dengan rata-rata 50 orang per unit, mencakup tenaga relawan, ahli gizi, akuntan, hingga kepala unit operasional.

Dini menegaskan bahwa seluruh SPPG yang beroperasi diwajibkan memenuhi standar yang ditetapkan, termasuk memiliki Sertifikat Laik Higiene Sanitasi (SLHS) dan sertifikat halal. Ia menyebutkan bahwa pemeriksaan SLHS dilakukan sejak hari pertama operasional oleh Dinas Kesehatan, dan dilanjutkan dengan Inspeksi Kesehatan Lingkungan (IKL) secara rutin setiap bulan.

“Standar ini menjadi syarat utama sebelum operasional. Jadi setiap SPPG yang berjalan sudah melalui proses verifikasi, dan pengawasan tetap dilakukan secara berkala,” jelasnya.

Perihal data supplier, ia memastikan bahwa seluruh data telah dihimpun melalui sistem yang terintegrasi dengan pusat. Sistem ini digunakan untuk melaporkan dan memantau supplier bahan baku yang digunakan oleh masing-masing SPPG, serta menjadi acuan dalam transparansi dan pengawasan.

Meski demikian, Dini mengakui masih terdapat sejumlah kendala teknis di lapangan yang menjadi bagian dari proses evaluasi. Beberapa SPPG sempat dinonaktifkan sementara akibat temuan kualitas makanan dan aspek kebersihan.

Salah satu temuan yang menjadi perhatian adalah adanya produk olahan UMKM berupa pempek yang ditemukan mengandung ulat. Selain itu, terdapat juga kendala dalam pengelolaan sisa makanan di lapangan yang memerlukan penanganan lebih lanjut.

“Kami sudah melakukan penelusuran, evaluasi menyeluruh, serta pembersihan dan perbaikan sistem produksi. Penjamah makanan juga dilakukan pelatihan ulang untuk memastikan standar higienitas tetap terjaga,” ungkapnya.

Saat ini, terdapat dua SPPG yang masih dinonaktifkan sementara dan dua lainnya dalam tahap perbaikan. Pihaknya menargetkan seluruh unit tersebut dapat kembali beroperasi dalam waktu dekat, dengan sebagian dijadwalkan aktif kembali pada pekan depan setelah memenuhi seluruh standar yang dipersyaratkan.

“Semua nonaktif sementara, kemungkinan minggu depan aktif kembali,” pungkasnya.

Penulis : Choi/Maya
Editor : Dedy