Pemkot Lakukan Pendampingan Layanan Publik dan Akses Kerja Bagi Klien Pemasyarakatan
- account_circle percepatan
- calendar_month 0 menit yang lalu
- comment 0 komentar
- print Cetak
info Atur ukuran teks artikel ini untuk mendapatkan pengalaman membaca terbaik.
PANGKAL PINANG — Pemerintah Kota (Pemkot) Pangkal Pinang akan melakukan pendampingan kepada klien pemasyarakatan usai menjalani masa pidana, dan akan kembali ke lingkungan masyarakat.
Hal tersebut disampaikan Pelaksana Harian (Plh) Sekretaris Daerah (Sekda) Pangkal Pinang Syarli Nopriansyah, saat hadir dalam Focus Group Discussion (FGD) Penguatan Sinergi dan Koordinasi guna Meningkatkan Kualitas Pelayanan Pemasyarakatan, di Grand Safran Hotel, Pangkalpinang, Rabu (28/10/2026).
“Para camat dan lurah diharapkan dapat menyampaikan berbagai permasalahan yang dihadapi di wilayah masing-masing, khususnya dalam menerima dan mendampingi warga yang kembali ke lingkungan masyarakat setelah menjalani masa pidana,” ujarnya.
Dukungan Pemkot, menurut Syarli dengan mendorong penguatan akses layanan publik, keterampilan kerja, dan kesempatan berusaha bagi klien pemasyarakatan agar dapat kembali menjalani kehidupan secara mandiri, dan produktif di tengah masyarakat.
“Pemenuhan hak administrasi kependudukan agar klien pemasyarakatan memiliki identitas dan dokumen yang lengkap, sehingga dapat mengakses berbagai layanan publik,” kata Syarli.
Ia juga mendorong keterlibatan dunia usaha dalam membuka kesempatan pelatihan dan kerja bagi klien pemasyarakatan. Syarli mengakui, proses reintegrasi sosial masih menghadapi tantangan.
“Karena itu, diperlukan kolaborasi antara pemerintah daerah, Balai Pemasyarakatan (Bapas), aparat penegak hukum, dunia usaha, dan masyarakat,” katanya.
Sementara itu, Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pemasyarakatan (Ditjenpas) Kepulauan Bangka Belitung (Babel) Ade Agustina, menegaskan keberhasilan reintegrasi sosial merupakan tanggung jawab bersama, bukan hanya Bapas.
Menurutnya, salah satu kendala dalam proses integrasi sosial ialah pengajuan penjamin dari keluarga, serta dukungan lingkungan, mulai dari tingkat RT hingga kelurahan.
“Karena itu, koordinasi antarinstansi perlu diperkuat agar klien pemasyarakatan lebih mudah mengakses dokumen kependudukan, pendidikan, pelatihan keterampilan, dan kesempatan kerja,” katanya.
Penulis: Maya
Editor: Dedy
- Penulis: percepatan
Saat ini belum ada komentar