Gerak Cepat Kendalikan Inflasi, Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) Kota Pangkalpinang Rakor Bersama Bank Indonesia dan Stakeholder Terkait

PANGKALPINANG, DISKOMINFO – Sebagai tindak lanjut upaya penekanan inflasi yang terjadi di Bangka Belitung, Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) Kota Pangkalpinang gelar rapat koordinasi bersama Bank Indonesia Kantor Perwakilan (KPw) Provinsi Bangka Belitung dan stakeholder terkait seperti Polres Pangkalpinang, Badan Pusat Statistik dan Bulog. Bertempat di Ruang Rapat Sekretaris Daerah (Sekda) Kantor Wali Kota Pangkalpinang, Rabu (31/8/2022).

Agus Taufik, Deputi Kepala Perwakilan KPw Bank Indonesia Provinsi Bangka Belitung ungkapkan kenaikan harga memberikan tekanan pada inflasi global. Menurut pihaknya, kenaikan harga komoditas energi dan pangan serta adanya disrupsi rantai pasok mendorong peningkatan inflasi yang signifikan dibeberapa negara diantaranya, Turki, India Korea Selatan, Inggris, Amerika Serikat, Uni Eropa, dan Rusia.

“Sejalan dengan inflasi diberbagai negara, inflasi Indonesia juga berada dalam tren yang meningkat namun masih relatif terkendali”, ungkap Agus Taufik di hadapan Sekda, Asisten Perekonomian dan Pembangunan, Kepala Bappeda, Kepala Bakueda serta kepala-kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di lingkungan Pemerintah Kota Pangkalpinang dan stakeholder terkait.

Peningkatan harga pangan secara signifikan, tambah Agus, mendorong beberapa negara melakukan pelarangan ekspor pangan untuk menjaga domestiknya. Selain itu, kenaikan pada harga pangan internasional, tidak hanya berpengaruh pada perdagangan internasional, namun juga meningkatkan jumlah orang yang berada dalam kerawanan akut pangan.

“Konsumsi rumah tangga diprakirakan melambat pada triwulan III tahun 2022 didorong oleh menurunnya harga komoditas unggulan Babel, seperti timah dan CPO yang berdampak pada penghasilan masyarakat”, ujarnya.

Agus menambahkan, adanya normalisasi pasca HBKN juga diperkirakan menahan konsumsi rumah tangga lebih lanjut, namun demikian, meningkatnya mobilitas masyarakat dan penyelenggaraan event internasional diperkirakan menahan perlambatan kinerja konsumsi rumah tangga lebih lanjut.

“Secara spasial, kedua kota sampel mengalami inflasi. Kota Pangkalpinang tercatat inflasi sebesar 1,01% (mtm) setelah pada bulan sebelumnya mengalami deflasi sebesar 0,22% (mtm). Inflasi Pangkalpinang ini didorong oleh kenaikan indeks harga komoditas angkutan udara, bahan bakar rumah tangga dan bahan makanan seperti bawang merah dan cabai merah”, sebut Agus.

Sementara itu, tutur Agus, Kota Tanjungpandan mengalami inflasi sebesar 1,12% (mtm) setelah sebelumnya tercatat mengalami deflasi sebesar 0,03% (mtm). Inflasi Tanjungpandan ini didorong oleh peningkatan indeks harga komoditas angkutan udara dan bahan makanan seperti cabai merah dan bawang merah.

“Dalam rangka mendukung Gerakan Nasional Pengendalian Inflasi Pangan (GNPIP), khususnya untuk menjaga keterjangkauan harga yang stabil bagi masyarakat. Bank Indonesia bersinergi dengan TPID/Pemda setempat diseluruh wilayah kerja Kantor Perwakilan Dalam Negeri (KPw DN) Bank Indonesia untuk melaksanakan operasi pasar atau pasar murah. Hingga saat ini terdapat 70 lokasi usulan pelaksanaan kegiatan tersebut”, kata Agus.

Diketahui, adanya GNPIP dalam rangka keterjangkauan harga didaerah, dengan sasaran outcome adalah mendukung keterjangkauan harga dan terjaganya ekspektasi masyarakat terhadap komoditas inflasi.

Adapun target kegiatan GNPIP yang berlangsung selama Agustus-Desember 2022, adalah :

1. Dapat disinergikan dengan program Pemda/Dinas setempat pada kegiatan bazar atau pasar murah.
2. Dapat bekerjasama dengan klaster BI.
3. Pemilihan target operasi pasar dapat direkomendasikan oleh BI/Pemda.

Ditempat yang sama, Sekda Kota Pangkalpinang, Radmida Dawam meminta agar kebijakan yang diambil tidak membuat masyarakat panik. Ia berharap kebijakan nantinya dapat dikemas dengan baik, misalnya himbauan untuk mengajak masyarakat bijaksana dalam penggunaan energi dan pangan.

“Kalo memang pasar murah, yang akan kita pasarkan benar-benar menunjang pengendalian inflasi”, tukasnya.

Radmida menyebut, bagi pihaknya inflasi merupakan permasalahan yang sangat serius, sebab permasalahan tersebut ada karena tupoksi masing-masing. Radmida menyampaikan bahwa kerjasama telah terjalin, tinggal masing-masing OPD untuk menindak-lanjuti. (ari/diskominfo)