Pemkot Pangkal Pinang dan Imigrasi Canangkan 14 Kelurahan Binaan untuk Cegah TPPO
- account_circle percepatan
- calendar_month 7 jam yang lalu
- comment 0 komentar
- print Cetak




info Atur ukuran teks artikel ini untuk mendapatkan pengalaman membaca terbaik.
PANGKAL PINANG – Kantor Imigrasi Kelas I TPI Pangkalpinang bersama Pemerintah Kota Pangkal Pinang mencanangkan 14 kelurahan sebagai Kelurahan Binaan Imigrasi. Kegiatan tersebut sekaligus dirangkaikan dengan pengukuhan Petugas Imigrasi Pembina Desa (PIMPASA) dan sosialisasi Desa Binaan Imigrasi.
Kegiatan yang berlangsung di Ebessan Coffee and Eatery, Kelurahan Opas, Kecamatan Taman Sari, Jumat (20/11/2026), ini bertujuan meningkatkan sinergi dan koordinasi dalam mendukung pengawasan keimigrasian di wilayah Kota Pangkal Pinang.
Program tersebut merupakan tindak lanjut dari nota kesepakatan dan perjanjian kerja sama antara Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Imigrasi Kepulauan Bangka Belitung dengan Pemerintah Kota Pangkal Pinang terkait sinergitas pelayanan dan penegakan hukum keimigrasian.
Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Pangkalpinang, Donald Tampubolon, yang hadir mewakili Wali Kota Pangkal Pinang, menyambut baik kolaborasi tersebut. Turut hadir Kepala Bagian Pemerintahan Setdako Pangkalpinang, Luthfi Darma Saputra.
Donald menyoroti tingginya angka warga Kota Pangkalpinang yang menjadi korban Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO), sebagaimana tercermin dari data pemulangan pekerja migran Indonesia bermasalah.
Ia mengungkapkan, dari dua gelombang pemulangan pekerja migran bermasalah asal Bangka Belitung, tercatat sebanyak 85 orang, terdiri atas 78 orang pada gelombang pertama dan tujuh orang pada gelombang kedua. Dari jumlah tersebut, sebanyak 55 orang tercatat berdomisili di Kota Pangkal Pinang.
“Data ini menjadi perhatian serius bagi kita semua. Bekerja di luar negeri memang kerap terlihat menggiurkan, tetapi risikonya sangat besar apabila dilakukan melalui jalur nonprosedural,” ujarnya.
Menurut Donald, maraknya kasus TPPO dan berbagai kendala dalam proses pemulangan korban ke negara asal menunjukkan pentingnya kerja sama lintas sektor.
“Imigrasi tentunya tidak bisa bekerja sendiri. Diperlukan dukungan dan sinergi pemerintah daerah serta seluruh elemen masyarakat untuk mencegah terjadinya TPPO dan persoalan keimigrasian lainnya,” tambahnya.
Sementara itu, Kepala Kantor Imigrasi Kelas I TPI Pangkal Pinang, Ahmad Khumaidi, menjelaskan bahwa pada tahap pertama terdapat 14 kelurahan yang ditetapkan sebagai Kelurahan Binaan Imigrasi. Penetapan tersebut didasarkan pada adanya warga yang terindikasi atau tercatat menjadi korban TPPO maupun memiliki potensi kerawanan keimigrasian lainnya.
Ia menambahkan, program Desa atau Kelurahan Binaan Imigrasi merupakan salah satu program prioritas nasional yang telah masuk dalam perencanaan pembangunan nasional dengan mengusung semangat Imigrasi untuk Rakyat.
Penetapan wilayah binaan tersebut mengacu pada sembilan parameter kerawanan keimigrasian, di antaranya pencegahan TPPO, penyelundupan manusia, pengawasan orang asing, investasi asing, pekerja migran, kejahatan siber, hingga peredaran narkotika.
Ahmad juga berpesan agar Petugas Imigrasi Pembina Desa (PIMPASA) yang telah dikukuhkan dapat menjalankan tugas secara aktif dengan membangun koordinasi bersama pihak kelurahan.
“Petugas PIMPASA nantinya akan berkoordinasi secara berkala dengan pihak kelurahan, baik untuk menyampaikan sosialisasi maupun menerima informasi dari masyarakat terkait potensi pelanggaran dan kerawanan keimigrasian,” jelasnya.
Penulis : Benny/Eka
Editor : Ira/Dedy
- Penulis: percepatan






Saat ini belum ada komentar