Tantangan Kebijakan Inklusi Keuangan Pangkal Pinang, Jadikan Program Tepat Sasaran
- account_circle admin
- calendar_month Jumat, 23 Okt 2026
- comment 0 komentar
- print Cetak
info Atur ukuran teks artikel ini untuk mendapatkan pengalaman membaca terbaik.
JAKARTA — Wakil Wali Kota Pangkal Pinang Dessy Ayutrisna, menghadiri Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) Tim Percepatan Akses Keuangan Daerah (TPAKD) Tahun 2026, yang berlangsung di Grand Ballroom Convention, Jakarta International Expo (JIEXPO), Kemayoran, Jakarta, Kamis (22/10/2026).
Kegiatan yang diselenggarakan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) bersama Kementerian Dalam Negeri dan Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian ini mengangkat tema “Percepatan Akses Keuangan Berkelanjutan untuk Kesejahteraan Rakyat Indonesia”, dan dipimpin langsung Presiden Prabowo Subianto.
Presiden Prabowo menekankan bahwa pertumbuhan ekonomi harus memberikan dampak nyata bagi kehidupan masyarakat. Peningkatan kesejahteraan, menurutnya, perlu tercermin dari perbaikan pendapatan rakyat, bukan sekadar menjadi slogan pembangunan.
“Pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM), petani, nelayan, serta kelompok masyarakat lainnya memerlukan layanan keuangan yang mudah dijangkau dan sesuai dengan kebutuhan mereka,” ujar Presiden.
Untuk itu, Kepala Negara mengharapkan pemerintah daerah melakukan penguatan koordinasi dan mendorong program inklusi keuangan yang berkelanjutan bersama pemerintah pusat dan lembaga.
Pesan tersebut menegaskan pentingnya kebijakan ekonomi yang tidak berhenti pada indikator pertumbuhan, tetapi juga mampu membuka kesempatan usaha dan memperluas akses masyarakat terhadap sumber-sumber pembiayaan yang produktif.
Wakil Wali Kota menanggapi arahan Presiden.
Menurutnya, Sinergi pemerintah daerah dengan OJK, perbankan, dan lembaga jasa keuangan diperlukan agar program yang dijalankan tidak hanya memperluas akses, tetapi juga memberikan manfaat yang terukur bagi masyarakat.
Dalam konteks pembangunan Kota Pangkal Pinang, penguatan akses keuangan relevan dengan upaya mendorong pertumbuhan UMKM dan memperluas peluang ekonomi masyarakat.
“Bagi Pangkal Pinang, tantangan yang dihadapi adalah memastikan peluang yang dibuka melalui kebijakan inklusi keuangan dapat diterjemahkan menjadi program yang tepat sasaran, mudah diakses, dan memberikan dampak nyata bagi perekonomian masyarakat,” ujarnya.
Rakornas yang berlangsung di Grand Ballroom Convention, Jakarta International Expo (JIEXPO), Kemayoran, Jakarta itu terselenggara atas kerja sama yang terjalin antara Otoritas Jasa Keuangan (OJK) bersama Kementerian Dalam Negeri dan Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian.
Penulis: Eka
Editor: Dedy
- Penulis: admin
Saat ini belum ada komentar