Penghargaan Ombudsman Tak Kendurkan Pemkot Tingkatkan Pelayanan Masyarakat
- account_circle DISKOMINFOPKP
- calendar_month Rabu, 24 Jun 2026
- comment 0 komentar
- print Cetak
info Atur ukuran teks artikel ini untuk mendapatkan pengalaman membaca terbaik.
PANGKALPINANG, DISKOMINFO – Wali Kota Pangkalpinang Prof. Saparudin, menegaskan bahwa pelayanan publik harus menjadi instrumen utama pemerintah dalam menghadirkan kesejahteraan masyarakat.
Hal itu disampaikannya saat menghadiri Acara Apresiasi dan Penghargaan kepada Pimpinan dan Pengawal Unit Pelayanan Publik yang memperoleh kategori Kualitas Pelayanan Baik berdasarkan hasil penilaian Ombudsman RI, di Smart Room Center Lantai 2 Kantor Wali Kota Pangkalpinang, Rabu (24/6/2026).
Dalam sambutannya, Wali Kota menekankan bahwa berbagai persoalan yang dihadapi masyarakat harus direspons secara cepat, dan nyata oleh pemerintah daerah.
“Permasalahan-permasalahan yang ada di tengah-tengah masyarakat haruslah dengan cepat, dan responsif kita antisipasi serta kita berikan pelayanan yang terbaik,” katanya.
Menurutnya, pemerintah memang tidak selalu mampu memenuhi seluruh harapan masyarakat dalam waktu singkat, karena adanya keterbatasan anggaran dan mekanisme perencanaan pembangunan. Namun demikian, pemerintah tetap harus menunjukkan tindakan nyata sebagai bentuk pelayanan kepada masyarakat.
Ia mencontohkan, keluhan masyarakat terkait kondisi jalan rusak yang tidak dapat langsung diperbaiki secara permanen, karena harus melalui proses penganggaran.
“Kita tidak bisa hari ini diomongkan, besok langsung selesai. Tetapi paling tidak harus ada yang bisa kita perbuat. Misalnya menutup lubang-lubang jalan terlebih dahulu sambil menyiapkan perbaikan yang lebih permanen pada tahun berikutnya,” ujarnya.
Prof. Udin-sapaan akrabnya menegaskan, masyarakat juga perlu mendapatkan penjelasan yang terbuka mengenai keterbatasan pemerintah dalam menjalankan program pembangunan.
“Masyarakat harus memahami itu dan kita wajib menjelaskan itu. Tetapi aksi-aksi nyata untuk memenuhi harapan masyarakat tetap harus kita lakukan walaupun belum bisa sepenuhnya memenuhi harapan mereka,” katanya.
Pada kesempatan tersebut, Pemerintah Kota Pangkalpinang juga memberikan penghargaan kepada tiga perangkat daerah yang dinilai berhasil menghadirkan pelayanan publik berkualitas, yakni Dinas Sosial Kota Pangkalpinang, RSUD Depati Hamzah, dan SMP Negeri 1 Pangkalpinang.
Wali Kota menyampaikan apresiasi atas capaian tersebut dan meminta seluruh perangkat daerah terus meningkatkan kualitas layanan kepada masyarakat.
Khusus kepada RSUD Depati Hamzah, ia menekankan pentingnya pelayanan kesehatan yang merata dan tanpa diskriminasi bagi seluruh warga Kota Pangkalpinang.
“Semua harus kita layani. Ada atau tidak ada biaya, layani dulu. Pemerintah Kota Pangkalpinang telah menyiapkan anggaran untuk memastikan masyarakat pada desil 1 sampai dengan desil 5 bisa mendapatkan pelayanan kesehatan di rumah sakit maupun puskesmas,” ungkapnya.
Sementara itu, kepada Dinas Sosial, Prof. Udin mengingatkan agar program bantuan sosial benar-benar diberikan kepada masyarakat yang berhak sesuai tingkat kesejahteraannya.
“Adil itu bukan sama rata dan bukan sama rasa. Adil itu ketika yang sangat membutuhkan memang mendapatkan prioritas. Maka prioritasnya adalah desil 1, kemudian desil 2, 3, 4, dan 5,” jelasnya.
Ia juga meminta Dinas Sosial terus memperbarui data penerima bantuan agar program pemerintah tepat sasaran dan tidak menimbulkan kecemburuan sosial di masyarakat.
“Data harus terus diperbarui. Jangan sampai ada masyarakat yang merasa berhak tetapi tidak menerima bantuan karena datanya tidak terbarui dengan baik,” katanya.
Melalui penghargaan yang diberikan tersebut, Saparudin berharap seluruh perangkat daerah semakin termotivasi untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik serta menghadirkan pemerintahan yang responsif, transparan, dan berpihak kepada kepentingan masyarakat.
Penulis : Choi/Maya
Editor : Dedy
- Penulis: DISKOMINFOPKP
Saat ini belum ada komentar