Vape Akan Masuk Perda KTR, Pangkal Pinang Komitmen Jadi Kota Ramah Anak
- account_circle percepatan
- calendar_month 8 jam yang lalu
- comment 0 komentar
- print Cetak






info Atur ukuran teks artikel ini untuk mendapatkan pengalaman membaca terbaik.
PANGKAL PINANG – Pemerintah Kota (Pemkot) Pangkal Pinang menunjukkan keseriusannya menjadikan Ibu Kota Provinsi Bangka Belitung (Babel) sebagai kota ramah anak dan perempuan, dengan mendorong revisi Peraturan Daerah (Perda) Kawasan Tanpa Rokok (KTR).
Penguatan regulasi ini dengan memasukkan rokok elektrik, atau vape yang akan dilarang penggunaannya di tempat yang telah ditentukan sebagai kawasan tanpa rokok, karena sudah disamakan dengan rokok konvensional.
“Kita nanti rencananya akan membuat perda baru yang mengakomodasi supaya vape itu disamakan dengan rokok. Jadi rokok dilarang, vape juga dilarang,” ujar Wakil Wali Kota Pangkal Pinang Dessy Ayutrisna, Selasa (17/11/2026).
Untuk menuju ke sana, Dessy menyambut baik kegiatan advokasi penguatan implementasi Kawasan Tanpa Rokok bersama Kementerian Kesehatan (Kemenkes) dan perwakilan World Health Organization (WHO), yang digelar di SRC Kantor Wali Kota Pangkal Pinang.
“Jadi, kita itu sudah ada KTR, tetapi penegakannya belum maksimal, di sinilah Kemenkes dan WHO memberikan advokasi kepada kita untuk penegakan dan pengawasan kawasan tanpa rokok,” ujar Dessy.
Menurutnya, terdapat tujuh kawasan yang menjadi sasaran penerapan KTR, yakni fasilitas pelayanan kesehatan, tempat proses belajar mengajar, tempat bermain anak, tempat ibadah, angkutan umum, tempat kerja, serta tempat umum dan tempat lain yang telah ditetapkan.
Selain memperketat larangan merokok, Dessy juga menyoroti masih banyaknya iklan rokok yang ditemukan di tempat umum di Pangkalpinang. Ia berharap ke depan iklan rokok di ruang publik dapat dihilangkan.
“Kita berharap iklan-iklan rokok di tempat umum ini bisa dihilangkan, karena di kota dan kabupaten lain sudah banyak yang meminimalkan, bahkan tidak ada lagi iklan rokok,” katanya.
Wakil Wali Kota menambahkan, regulasi baru tersebut juga akan memperjelas ketentuan sanksi bagi pihak yang melanggar. Jika dalam perda sebelumnya sanksi belum diatur secara tegas, maka dalam revisi mendatang pemerintah berencana memasukkan sanksi administratif berupa denda.
Sanksi tersebut tidak hanya ditujukan kepada individu yang melanggar, tetapi juga penyelenggara maupun pengelola tempat yang tidak menjalankan ketentuan KTR. Pemkot ingin adanya sinergitas dalam memberikan perlindungan kepada masyarakat lain agar tidak terpapar asap rokok.
“Merokok itu tidak boleh merugikan orang lain yang tidak merokok. Jadi semua punya hak untuk menikmati lingkungan yang sehat. Kita harus sama-sama saling menghargai,” ujarnya.
Menurut Dessy, perempuan dan anak menjadi kelompok yang perlu mendapatkan perhatian khusus, karena rentan terdampak paparan asap rokok dari lingkungan sekitar.
Terlebih, Pangkal Pinang memiliki komitmen untuk menjadi kota ramah anak. Karena itu, penguatan KTR dinilai menjadi salah satu bentuk kontribusi pemerintah dalam menciptakan lingkungan yang aman dan sehat bagi generasi muda.
“Yang dirugikan dari aktivitas merokok ini kebanyakan perempuan dan anak. Kita juga punya komitmen sebagai kota ramah anak. Ini salah satu kontribusi pemerintah kota untuk memberikan perlindungan,” ungkapnya.
Sementara itu, perwakilan Kementerian Kesehatan dalam pemaparannya menekankan bahwa penguatan Perda KTR Pangkal Pinang perlu diselaraskan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2024 sebagai aturan pelaksanaan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan.
Kemenkes juga memaparkan data Survei Kesehatan Indonesia (SKI) 2023 yang memperkirakan jumlah perokok aktif di Indonesia mencapai 70 juta orang.
Paparan rokok pada kelompok usia muda turut menjadi perhatian. Dalam pemaparan tersebut disebutkan proporsi perokok pada kelompok usia 15–19 tahun mencapai 56,5 persen, sedangkan kelompok usia 10–14 tahun sebesar 18 persen.
Selain persoalan pengawasan dan penegakan sanksi, sejumlah hal yang perlu diperbaiki dalam implementasi KTR di Pangkal Pinang meliputi kejelasan penyediaan area khusus merokok, pengaturan rokok elektronik, serta pengendalian iklan, promosi, dan sponsor produk tembakau.
Kemenkes mendorong pemerintah daerah memperketat larangan iklan dan promosi rokok, terutama di sekitar fasilitas pendidikan dan tempat ibadah.
Melalui revisi Perda KTR tersebut, Pemerintah Kota Pangkal Pinang diharapkan dapat memperkuat pengawasan, memperjelas sanksi bagi pelanggar, serta menciptakan lingkungan yang lebih sehat.
Upaya ini sekaligus diharapkan mampu melindungi perempuan, anak-anak, dan masyarakat luas dari paparan asap rokok maupun pengaruh promosi produk tembakau dan rokok elektrik.
Penulis: Eka
Editor: Dedy
- Penulis: percepatan






Saat ini belum ada komentar