Evaluasi Perangkat Daerah Hadirkan Semangat Baru
- account_circle DISKOMINFOPKP
- calendar_month Senin, 18 Mei 2026
- comment 0 komentar
- print Cetak
info Atur ukuran teks artikel ini untuk mendapatkan pengalaman membaca terbaik.
PANGKALPINANG, DISKOMINFO— Wali Kota Pangkalpinang, Prof. Saparudin didampingi Wakil Wali Kota Pangkalpinang Dessy Ayutrisna, menggelar Rapat Evaluasi Kinerja Fisik dan Keuangan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) 2026.
Pada kegiatan yang digelar di Ruang Pertemuan Bapperida itu, Wali Kota memanggil seluruh Kepala Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kota (Pemkot) Pangkalpinang, Senin (18/5/2026).
Prof. Udin-sapaan akrabnya, saat dikonfirmasi mengatakan, rapat evaluasi kali ini menghadirkan semangat baru, dikarenakan amanah-amanah telah diberikan kepada Kepala Perangkat Daerah yang baru.
“Masing-masing Kepala OPD yang baru diberikan tugas yang sangat berat, tentunya untuk penyelenggaraan pemerintahan, melayani masyarakat, dan kinerja mereka tetap terus kita pantau setiap bulan, baik kinerja dalam pelaksanaan kegiatan maupun kinerja dalam realisasi keuangan,” ucapnya.
Ia menjelaskan, rapat evaluasi kinerja bersama Perangkat Daerah dilakukan setiap bulan, dan dilakukan setiap tanggal 15.
“Rapat evaluasi kinerja ini dilakukan tidak lain untuk perbaikan dan evaluasi secara rutin, baik kegiatan ataupun realisasi penggunaan anggaran di setiap masing-masing dinas, sehingga pimpinan terus bisa melakukan pemantauan,” jelasnya.
Berkenaan dengan realisasi pendapatan dan realisasi penggunaannya, kata Prof. Udin, secara umum sudah memasuki ke pemenuhan target, dikarenakan saat ini sudah memasuki triwulan kedua.
“Realisasinya secara umum sudah di atas 30 persen, namun ada pendapatan daerah yaitu retribusi pendapatan saat ini belum mencapai target, salah satunya rumah guru yang penyelesaiannya sedang dilakukan pendataan, dan realisasinya akan dilakukan pada akhir tahun,”ungkapnya.
Ia menambahkan, ada beberapa pendapatan yang realisasinya dilakukan pada akhir tahun seperti pendapatan pada Bangun Guna Serah (BGS).
“Bangun Guna Serah ini jatuh temponya pada triwulan III dan IV, sehingga masih belum tercapai dan semua itu telah dianalisa. Semua OPD sudah mengetahui itu, begitu juga publik. Semua ini perlu kita sikapi bersama, sehingga kita tetap melaksanakan semua kegiatan secara transparan dengan akuntabilitas yang tinggi,” pungkasnya.
Penulis : Benny/Maya
Editor : Dedy
- Penulis: DISKOMINFOPKP
Saat ini belum ada komentar