Sampah dan Banjir Fokus Pembenahan di Sektor Lingkungan
- account_circle DISKOMINFOPKP
- calendar_month Kamis, 16 Apr 2026
- comment 0 komentar
- print Cetak
info Atur ukuran teks artikel ini untuk mendapatkan pengalaman membaca terbaik.
PANGKALPINANG, DISKOMINFO— Berbagai persoalan ataupun isu lingkungan hidup seperti ruang terbuka hijau (RTH), persampahan dan isu banjir, dibahas dalam Focus Group Discussion (FGD) yang digelar di Ruang Bapperida Kota Pangkalpinang, Kamis (16/4/2026) pagi.
Pembahasan itu dilakukan dalam rangka tindak lanjut Laporan Kinerja Kepala Daerah (LKPD) terkait pengelolaan Lingkungan Hidup Daerah yang terangkum dalam Dokumen Informasi Kinerja Pengelolaan Lingkungan Hidup Daerah (DKPLHD) Penyusunan Dokumen Status Lingkungan Hidup Daerah (SLHD) Kota Pangkalpinang.
Wali Kota Pangkalpinang Prof. Saparudin mengatakan, Pemerintah Kota (Pemkot) Pangkalpinang akan menyusun perencanaan terkait dengan persoalan lingkungan hidup. Perencanaan itu akan dirangkum dalam penyusunan sebuah dokumen.
“Pertama, perencanaan yang akan dilakukan adalah alih guna lahan seperti lahan terbuka hijau (RTH). Saluran-saluran, sungai ataupun saluran primer yang dialihfungsikan menjadi rumah ataupun pertokoan, dan sebagainya akan dilakukan penataan ulang, dan diperbaiki,” ungkapnya.
Selain isu permasalahan RTH, kata Prof. Udin-sapaan akrabnya, permasalahan kedua adalah sampah, dan itu menjadi fokus utama Pemkot Pangkalpinang.
“Masalah sampah ini juga menjadi atensi kita, sebab efek dari sampah ini menyebabkan lingkungan menjadi tidak bersih, dan menyebabkan saluran menjadi mampet, serta udara menjadi kotor,” katanya.
Prof. Udin juga menyampaikan, ada satu poin persoalan yang lebih penting yaitu isu banjir yang terjadi di Kota Pangkalpinang.
“Masalah banjir di Kota Pangkalpinang sebetulnya kita sudah mempunyai 4 saluran primer horizontal. Ke depan kita juga harus memiliki saluran vertikal dari utara ke selatan. Semua sudah dipikirkan. Dan ini sudah dibahas dalam forum itu,” ucapnya.
Wali Kota menambahkan, RTH di Kota Pangkalpinang sudah memenuhi di atas ketentuan perundang undangan 20 persen. Namun menurutnya, untuk ke depan pihaknya berharap RTH tersebut akan lebih baik lagi.
“Fokus RTH, perencanaannya akan dilakukan di bantaran bantaran sungai guna menjaga terjadinya kerusakan pada sungai,” tutupnya.
Penulis : Benny/Maya
Editor : Dedy
- Penulis: DISKOMINFOPKP
Saat ini belum ada komentar