PANGKALPINANG, DISKOMINFO – Menteri Dalam Negeri Muhammad Tito Karnavian mengadakan kegiatan rapat kerja bersama Ketua KPK, Ketua LKPP, Gubernur, Bupati/ Wali Kkota dan Ketua DPRD Provinsi Kabupaten/ Kota dalam rangka evaluasi program strategis kegiatan pemerintah daerah fokus pemberantasan korupsi.
Rapat kerja dirasa perlu digelar setelag adanya Operasi Tangkap Tangan (OTT) yang dilakukan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) RI terhadap tiga kepala daerah di awal tahun 2022, menjadi perhatian dan keprihatinan Mendagri terhadap kasus korupsi di pemerintah daerah.
Tito menegaskan tindak pidana korupsi harus ditekan seminimal mungkin, untuk menciptakan pemerintahan yang clean and clear. Sistem pemerintahan adalah tulang punggung eksistensi berjalannya administrasi pemerintahan kenegaraan
“Tidak hanya berdampak kepada individu. Ini (korupsi) berdampak kepada sistem pemerintahan kita, termasuk kepercayaan publik terhadap pemerintah baik pusat maupun daerah,” kata Tito dalam raker secara virtual, Senin (24/1/2021).
Dengan perbaikan sistem pemerintahan, baik government dan governance, dapat berdampak terhadap pemasukan negara, pendapatan asli daerah (PAD) dan pendapatan lainnya meningkat sehingga salah satu faktor yaitu kesejahteraan ASN dapat didongkrak dan naik sehingga dapat menyebabkan menekan tindak pidana korupsi.
Dalam analisis yang dilaksanakan Kementerian Dalam Negeri terdapat tiga faktor penyebab terjadinya korupsi. Diantaranya sistem, ini terlihat dari biaya politik yang tinggi serta rekrutmen ASN dengan imbalan;
Kemudian integritas, terkait moralitas dan mentalitas serta kurangnya kesejahteraan penyelenggara negara dan budaya (culture), ini dapat dilihat dari praktek menyimpang dalam organisasi seperti tindakan korupsi/ perbuatan melanggar hukum seolah menjadi tradisi, serta pertemuan secara fisik antara penyelenggara negara dengan pihak-pihak tertentu yang berpotensi menimbulkan kerawanan korupsi.
Kegiatan Kemendagri tersebut diikuti Sekertaris Daerah Kota Pangkalpinang mewakili Wali Kota Pangkalpinang didampingi Asisten Perekonomian dan Pembangunan, Kapala Bappeda dan Litbang, Inspektur, Kepala Bagian Pemerintahan serta Kepala Bagian Pengadaan Barang/Jasa.
Sumber : Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Pangkalpinang
Penulis : Bagja/Dedy
Fotografer : Bagja
Editor : Ira/Febri Yanto
