PANGKALPINANG, DISKOMINFO – Pemerintah Kota (Pemkot) Pangkalpinang dan PLN UP3 Bangka terus memperkuat sinergi dalam pengelolaan layanan kelistrikan di kota. Hal ini ditegaskan dalam pertemuan pembahasan Pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama (PKS) Pajak Barang dan Jasa Tertentu-Tenaga Listrik (PBJT-TL), di Ruang SRC Kantor Wali Kota, Rabu (10/12/2025).
Dalam pertemuan tersebut, Wali Kota Pangkalpinang, Prof. Saparudin yang didampingi Wakilnya, Dessy Ayutrisna menekankan, hubungan kerja antara Pemkot dan PLN selama ini telah berjalan dengan baik dan saling mendukung.
Pemkot, kata dia, memberikan perhatian khusus terhadap sejumlah kebutuhan masyarakat seperti penerangan jalan, penebangan pohon di sepanjang ruas jalan, hingga berbagai persoalan teknis yang melibatkan penggunaan tenaga listrik.
“Sinergi ini harus terus kita jaga. Banyak masukan dari masyarakat terkait penerangan jalan dan kebutuhan penataan pohon, dan semuanya kita koordinasikan dengan PLN,” ujarnya.
Bersama Manajer PLN UP3 Bangka, M Taufik, Prof Udin juga membahas pentingnya kesiapan suplai listrik untuk mendukung pengembangan kawasan industri di Pangkalpinang, yang membutuhkan kapasitas listrik cukup besar. Menurutnya, dukungan PLN terhadap agenda pembangunan daerah menjadi kunci bagi pertumbuhan ekonomi kota.
Selain itu, Wali Kota menyinggung kondisi ekonomi nasional, serta adanya kebijakan pemerintah pusat terkait pengurangan tarif, atau diskon pembelian listrik. Hal ini berdampak pada penerimaan daerah dari sektor PBJT.
Sementara itu, Wakil Wali Kota Pangkalpinang Dessy Ayutrisna, juga menyampaikan pentingnya kolaborasi dengan pihak PLN khususnya untuk penerangan jalan. Masih ada beberapa titik di kota yang membutuhkan penerangan.
“Tentunya kebutuhan suplai listrik untuk penerangan jalan perlu kita perkuat lagi koordinasinya,” ujarnya.
Manajer PLN UP3 Bangka, M. Taufik menyampaikan apresiasi atas hubungan baik yang telah terjalin dengan Pemkot Pangkalpinang. Ia menegaskan, setoran PBJT ke kas daerah terus dilakukan sesuai ketentuan. Taufik juga menilai PKS PBJT-TL akan membuat pengelolaan penerangan jalan semakin terukur dan tertata.
“PKS ini membantu kita untuk lebih detail, terutama terkait alat penerangan jalan (APJ) dan opsi meterisasi. Rekonsiliasi juga idealnya dilakukan berkala, bisa tiga bulan sekali agar evaluasi setoran pajak lebih jelas,” pungkasnya.
Penulis : Benny/Maya
Editor : Dedi
