PANGKALPINANG – Pemerintah Kota Pangkal Pinang berhasil meraih predikat Baik dengan nilai Indeks Pembangunan Statistik (IPS) sebesar 3,01 pada Evaluasi Penyelenggaraan Statistik Sektoral (EPSS) Tahun 2026 yang dilaksanakan oleh Badan Pusat Statistik (BPS).
Hasil tersebut tertuang dalam Keputusan Kepala BPS Nomor 1009 Tahun 2026 yang ditetapkan di Jakarta pada 6 November 2026. Evaluasi EPSS Tahun 2026 mencakup 92 instansi pusat dan 546 pemerintah daerah di seluruh Indonesia.
Capaian ini menjadi gambaran hasil penyelenggaraan statistik sektoral di lingkungan Pemerintah Kota Pangkal Pinang sekaligus menjadi motivasi untuk terus meningkatkan kualitas tata kelola data pemerintahan.
Evaluasi Penyelenggaraan Statistik Sektoral (EPSS) merupakan proses penilaian yang dilakukan BPS untuk mengukur tingkat kematangan penyelenggaraan statistik sektoral pada instansi pemerintah. Penilaian tersebut mencakup berbagai aspek, mulai dari prinsip penyelenggaraan statistik, kualitas data, proses bisnis statistik, hingga kelembagaan dan pemanfaatan data.
Statistik sektoral sendiri memiliki peran strategis dalam mendukung pembangunan daerah. Data yang dihasilkan oleh perangkat daerah sesuai tugas dan fungsinya menjadi salah satu dasar dalam penyusunan perencanaan, pelaksanaan program, serta pengambilan kebijakan pemerintah yang lebih tepat sasaran.
Pemerintah Kota Pangkal Pinang menyampaikan apresiasi kepada seluruh perangkat daerah yang telah berperan aktif dan berkontribusi dalam mendukung penyelenggaraan statistik sektoral, sehingga proses evaluasi dapat terlaksana dengan baik.
Ke depan, capaian ini diharapkan tidak hanya menjadi hasil penilaian semata, tetapi juga menjadi pemacu bagi seluruh perangkat daerah untuk terus memperkuat koordinasi, meningkatkan kualitas data, serta mengoptimalkan implementasi Satu Data Indonesia di lingkungan Pemerintah Kota Pangkal Pinang.
Pemerintah Kota Pangkal Pinang juga berkomitmen untuk terus melakukan perbaikan dan peningkatan penyelenggaraan statistik sektoral secara berkelanjutan, guna mewujudkan tata kelola pemerintahan yang semakin efektif, transparan, dan berbasis data.
Penulis : Ira/Eka
Editor : Dedy/Ira