PANGKAL PINANG — Pemerintah Kota (Pemkot) Pangkal Pinang mendorong kemandirian dan kesejahteraan warganya yang memiliki usaha melalui bantuan Program Keluarga Harapan (PKH).
Penyaluran bantuan Program Pemberdayaan Sosial Ekonomi (PPSE) dari Kementerian Sosial RI kepada keluarga penerima manfaat (KPM) yang berlangsung di Aula Kantor Dinas Sosial Pangkal Pinang, diserahkan Wakil Wali Kota Dessy Ayutrisna, Selasa (17/11/2026).
Dalam program yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) tersebut, masing-masing penerima mendapatkan bantuan uang tunai sebesar Rp5 juta untuk modal pengembangan usaha.
Wakil Wali Kota Dessy Ayutrisna mengatakan, program pemberdayaan sosial ekonomi menyasar penerima PKH yang telah menerima bantuan selama lima tahun dan memiliki usaha. Melalui bantuan tersebut, pemerintah berharap mereka dapat mengembangkan usaha hingga mencapai kemandirian ekonomi.
“Jadi, diharapkan dengan bantuan ini para penerima bantuan itu bisa mandiri dan ada pendampingan maksimal selama satu tahun,” ujar Dessy.
Ia menjelaskan, selama proses pemberdayaan berlangsung, penerima masih mendapatkan pendampingan dari pendamping PKH hingga benar-benar mampu mandiri. Pendampingan tersebut juga bertujuan memastikan bantuan digunakan sesuai peruntukannya.
Dessy menyebutkan, dari 38 penerima yang telah disetujui, empat orang sudah menerima bantuan melalui Kantor Pos, dua orang ditunda karena terindikasi terlibat judi online, sedangkan 32 orang menerima bantuan dalam kegiatan penyaluran di Aula Kantor Dinas Sosial.
Adapun bantuan sebesar Rp5 juta tersebut harus digunakan sebagai modal usaha, bukan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari.
“Nanti ada pendampingan dari PKH agar mereka bisa menggunakan uangnya sebaik-baiknya untuk modal usaha, jadi bukan digunakan untuk kebutuhan sehari-hari,” katanya.
Dessy juga mengingatkan penerima agar memanfaatkan bantuan tersebut untuk meningkatkan kapasitas produksi, dan mengembangkan usaha yang telah dijalankan.
“Uang ini dipergunakan sebaik-baiknya, dipergunakan untuk modal usaha, untuk mengembangkan usahanya,” ungkapnya.
Sementara itu, Kepala Dinas Sosial Pangkal Pinang Khotaman Barka menjelaskan, dari sekitar 180 calon penerima yang diusulkan Pemkot Pangkal Pinang, sebanyak 38 orang telah disetujui pada tahap ini.
Khotaman mengatakan program tersebut menjadi salah satu upaya pemerintah mendorong masyarakat agar tidak terus bergantung pada bantuan sosial. Dengan adanya modal usaha, penerima diharapkan dapat mengembangkan usahanya, sekaligus memberikan kesempatan kepada masyarakat lain yang masih membutuhkan bantuan.
“Kami mengingatkan keluarga penerima manfaat agar menghindari aktivitas judi online, baik yang dilakukan sendiri maupun anggota keluarga. Sebab, berdasarkan ketentuan pemerintah pusat, keluarga yang terindikasi terlibat judi online dapat mengalami penangguhan hingga penghentian bantuan sosial, termasuk PKH,” katanya.
Penulis: Seftia
Editor: Dedy