PANGKALPINANG, DISKOMINFO— Pemerintah Kota Pangkalpinang mulai mematangkan arah program pembangunan melalui Paparan Rencana Aksi Kegiatan Strategis Perangkat Daerah Tahun 2025-2029, yang digelar di Ruang Pertemuan Bapperida Pangkalpinang, Kamis (27/8/2026).
Wali Kota Pangkalpinang Prof. Saparudin menegaskan, penyusunan program strategis harus berangkat dari persoalan nyata yang saat ini dihadapi masyarakat. Sejumlah isu prioritas yang menjadi perhatian pemerintah kota antara lain persoalan lingkungan, persampahan, banjir, pelayanan pasar, kemiskinan, perumahan hingga stunting.
“Sebetulnya kita melihat dari kondisi yang ada sekarang di Kota Pangkalpinang. Isu-isu yang ada terkait dengan persoalan-persoalan, misalnya persoalan lingkungan perkotaan, bagaimana kita harus membuat ketahanan lingkungan, sampah, banjir, itu harus kita programkan ke depannya untuk bisa kita atasi,” kata Saparudin.
Menurutnya, sebagai kota yang bergerak pada sektor jasa dan perdagangan, pembenahan fasilitas pasar juga menjadi bagian penting dalam agenda pembangunan. Pemerintah perlu memastikan kapasitas pasar mampu memenuhi kebutuhan masyarakat sekaligus memberikan pelayanan publik yang layak.
“Pangkalpinang ini kan kota jasa perdagangan, kita punya pasar. Pasar kita ini kapasitasnya sudah cukup belum? Kalau belum ya harus kita tambah,” ujarnya.
Tak hanya kapasitas, Saparudin menilai kondisi dan standar pelayanan pasar juga perlu menjadi perhatian. Karena itu, revitalisasi pasar dinilai penting untuk menciptakan fasilitas perdagangan yang lebih baik bagi masyarakat.
“Pasar yang ada ini sudah memenuhi kriteria sebagai sebuah pasar yang bisa melayani publik belum? Kalau belum ya sekarang harus kita benahi. Kita revitalisasi pasarnya,” katanya.
Di sisi lain, persoalan persampahan juga menjadi salah satu pekerjaan besar yang harus ditangani melalui program yang terarah, termasuk bagaimana sampah dapat dikelola dengan lebih baik.
Selain persoalan lingkungan dan perdagangan, pemerintah juga menaruh perhatian terhadap persoalan sosial ekonomi masyarakat. Saparudin menyebut kemiskinan, kebutuhan perumahan masyarakat, serta persoalan stunting harus masuk dalam program strategis pemerintah daerah.
“Pangkalpinang misalnya tingkat kemiskinan masih ada, bagaimana kita mengatasi. Kemudian perumahan yang masih belum, perumahan orang-orang yang masih membutuhkan program-program pembangunan perumahan, kemudian penanganan masyarakat miskin, kemudian anak-anak misalnya stunting,” katanya.
Ia menekankan, berbagai persoalan tersebut tidak cukup diselesaikan oleh satu perangkat daerah (PD) saja. Seluruh program harus disusun secara terintegrasi agar visi dan misi pembangunan Kota Pangkalpinang benar-benar diterjemahkan menjadi aksi nyata.
“Hari ini sebetulnya kita membumikan visi-misi ke dalam program kegiatan yang harus tersinkronisasi antara masing-masing OPD. Jangan satu-satu OPD, tapi terintegrasi semua,” katanya.
Saparudin juga meminta seluruh jajaran pemerintah daerah memahami arah pembangunan yang ingin dicapai. Menurutnya, visi pembangunan tidak boleh hanya dipahami oleh pimpinan, tetapi harus menjadi pemahaman bersama hingga seluruh perangkat pemerintahan.
“Visi-visi itu kita semua, semua karyawan, semua OPD itu harus tahu semua, mau ke mana kita dibawa di Pangkalpinang,” ujarnya
Penulis : Benny/Maya
Editor : Dedy