PANGKALPINANG, DISKOMINFO – Kepemilikan rumah bagi aparatur sipil negara (ASN) menjadi perhatian dalam Sosialisasi Program KPR Sejahtera melalui Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP) bagi pegawai di lingkungan Pemerintah Kota Pangkalpinang. Melalui program ini, pegawai yang belum memiliki rumah diharapkan dapat memperoleh kesempatan untuk mewujudkan hunian sendiri.
Hal tersebut disampaikan Pelaksana Harian (Plh.) Sekretaris Daerah Kota Pangkalpinang, Syarli Nopriansyah, saat menghadiri sosialisasi program KPR Sejahtera FLPP di Balai Besar Betason, Jumat (23/10/2026).
Syarli mengatakan, program tersebut merupakan salah satu program prioritas dan strategis Presiden Republik Indonesia yang diharapkan dapat membantu masyarakat, termasuk ASN, dalam memiliki rumah. Karena itu, ia mendorong para pegawai yang belum memiliki hunian agar memanfaatkan kesempatan tersebut dengan sebaik-baiknya.
“Program ini merupakan program prioritas dan strategis dari Presiden RI. Mudah-mudahan setelah disosialisasikan, program ini dapat dimanfaatkan seluruh ASN. Jangan sampai ASN kita tidak punya rumah, karena ini peluang luar biasa,” ujarnya.
Menurut Syarli, rumah merupakan kebutuhan mendasar sekaligus tempat awal bagi seseorang dan keluarga dalam membangun kehidupan. Oleh sebab itu, program KPR Sejahtera FLPP diharapkan dapat menjadi salah satu jalan bagi pegawai untuk memiliki rumah dengan dukungan skema pembiayaan yang disediakan sesuai ketentuan program.
Ia meminta para peserta mengikuti sosialisasi dengan saksama agar memahami informasi, mekanisme, dan persyaratan yang diperlukan. Informasi yang diperoleh juga diharapkan dapat disampaikan kepada rekan kerja lainnya, terutama pegawai yang belum memiliki rumah.
Syarli turut meminta dukungan perbankan, termasuk Bank Sumsel Babel, serta para pengembang perumahan untuk membantu pegawai memanfaatkan program tersebut. Menurutnya, sinergi berbagai pihak diperlukan agar kesempatan memiliki rumah dapat dijangkau oleh pegawai yang membutuhkan.
Selain itu, ia berharap Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) dapat membantu melalui pendataan pegawai yang belum memiliki rumah. Dengan demikian, pegawai yang membutuhkan dapat memperoleh informasi dan didorong untuk mengikuti program sesuai persyaratan yang berlaku.
“Kami berharap pihak perbankan dan pengembang bisa membantu semaksimal mungkin. BKPSDM juga diharapkan membantu melalui data pegawai yang belum memiliki rumah, sehingga mereka bisa memiliki rumah melalui program ini,” kata Syarli.
Ia berharap, melalui pemanfaatan program KPR Sejahtera FLPP dan dukungan seluruh pihak, semakin banyak pegawai di lingkungan Pemkot Pangkalpinang, baik ASN, Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK), maupun Pegawai Jasa Lainnya Perorangan (PJLP), yang dapat mewujudkan kepemilikan rumah sendiri.
Syarli bahkan berharap pada akhir 2027 mendatang tidak ada lagi pegawai di lingkungan Pemkot Pangkalpinang yang belum memiliki rumah. Ia mengajak seluruh pegawai yang belum memiliki hunian untuk mengambil bagian dan memanfaatkan peluang yang tersedia melalui program tersebut.
Penulis : Ira/Eka
Editor : Dedy/Ira