PANGKALPINANG, DISKOMINFO — Pemerintah Kota Pangkalpinang terus bergerak secara aktif dan masif. Setiap langkah kebijakan di bawah nakhoda Prof Saparudin sebagai Wali Kota, dan Dessy Ayutrisna selaku Wakil, mereka ingin memastikan sebuah kebermanfaatan yang dirasakan oleh masyarakat.
Langkah itu telah sampai pada hari ke enam puluh. Dalam dua bulan, mereka menunjukkan kinerja yang seimbang. Penguatan internal di setiap Perangkat Daerah terus dilakukan demi penyatuan visi. Program kerja dilakukan secara terukur, hingga masyarakat dapat merasakan langsung melalui aksi-aksi sosial.
Selama 60 hari kerja Prof Udin-Cece Dessy, Wali Kota dan Wakil Wali Kota yang akrab di telinga masyarakatnya, aksi sosial semacam bantuan alat aktivitas bagi lansia, penyerahan sembako bagi keluarga yang membutuhkan, rumah layak huni bagi warga yang kurang mampu, hingga bantuan permodalan bagi pelaku UMKM telah tertulis dalam catatan kinerja.
Tidak hanya program efek singkat. Berbagai persoalan krusial seperti banjir yang menjadi permasalahan menahun di Ibu Kota Provinsi Bangka Belitung, mulai disentuh secara serius. Bahkan, persoalan ini ada dalam daftar nomor satu sang Wali dan Wakilnya. Penanganan banjir adalah prioritas.
Di balik meja kepemimpinannya, Prof Udin memastikan masyarakat mendapatkan pelayanan yang responsif dan terkoordinasi dari pemerintah. Kesiapsiagaan Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) sebagai leading sector penanganan banjir, terus diperkuat. Upaya ini turut mendapat dukungan penuh dari internal pemerintah.
Seluruh perangkat daerah terkait di Pemerintah Kota menunjukkan kebersamaan dalam penanganan, maupun pelayanan. Tak lepas pula kolaborasi lintas lembaga bersama mitra strategis, baik dari BUMN maupun pihak swasta turut berperan serta untuk bersama-sama memberikan rasa aman dan nyaman bagi masyarakat terdampak banjir.
Tidak berhenti pada penanganan teknis di lapangan, Pemkot Pangkalpinang juga mengintensifkan langkah-langkah strategis jangka menengah dan panjang. Komunikasi aktif dilakukan bersama Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia (DPD RI), pada 15 Desember 2025, guna menyuarakan aspirasi daerah, khususnya terkait kebutuhan penanganan banjir yang komprehensif dan berkelanjutan.
Sebagai bentuk keseriusan, Prof Udin bersama Ketua DPRD Pangkalpinang, beberapa hari sebelum bertemu dengan DPD RI, tepatnya 11 Desember 2025, turut mendatangi Kementerian Pekerjaan Umum untuk membahas secara langsung langkah konkret penanganan banjir di Pangkalpinang. Langkah ini menjadi bagian dari ikhtiar menghadirkan solusi terpadu melalui dukungan kebijakan dan infrastruktur dari pemerintah pusat.
“Kita mendatangi Kementerian PU-Pera RI dalam upaya mendapatkan dukungan anggaran pusat untuk pembangunan jalan, pengelolaan tempat pembuangan sampah, pasar, serta infrastruktur penanganan banjir di Kota Pangkalpinang,” ujar Wali Kota.
Prof Udin mengungkapkan, seluruh upaya ini ditujukan untuk meningkatkan kualitas hidup warga Pangkalpinang. Penanganan banjir, peningkatan tata kelola sampah, hingga revitalisasi pasar diharapkan memberi dampak langsung pada aktivitas ekonomi dan kenyamanan masyarakat.
“Bersama dengan DPRD, kami bersinergi untuk mencari jalan keluar atas masalah ini. Kami berharap dukungan pemerintah pusat melalui Kementerian PU dapat segera terealisasi, sehingga manfaatnya dapat dirasakan masyarakat Kota Pangkalpinang,” katanya.
Dalam 60 hari kerja, kepemimpinan Prof. Saparudin dan Dessy Ayutrisna menegaskan komitmen bahwa kehadiran pemerintah harus dirasakan langsung oleh masyarakat. Penanganan banjir tidak hanya menjadi agenda, tetapi bukti nyata kerja kolaboratif demi meningkatkan kualitas hidup warga Pangkalpinang.
Penulis : Eka
Editor : Dedi
